Senin, 30 Juni 2014 | 09:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kala, Nusyirwan Soejono menilai, paparan yang disampaikan cawapres Hatta Rajasa dalam debat cawapres, Minggu (29/6/2014) malam, cenderung normatif dan tidak implementatif. Salah satu hal yang dikritisi Nusyirwan adalah janjinya yang akan menganggarkan Rp 10 triliun untuk pengembangan riset dan teknologi. Menurut dia, janji itu mengawang-ngawang dan tidak realistis untuk dikerjakan.
"Hatta tahu bagaimana kondisi APBN saat ini, terus menerus defisit. Dia tidak menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan anggaran sebesar itu. Saat ini saja di APBN 2014 terjadi pemotongan anggaran di sejumlah sektor kegiatan," kata Nusyirwan melalui siaran pers, Minggu (29/6/2014) malam.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengkritik Hatta yang menggembar-gemborkan kinerjanya sebagai mMenteri, saat debat kandidat. "Hatta tidak bisa mengklaim Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan kerja bersama menjadi hasil kerja individu," jelas Nusyirwan.
Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, dalam melaksanakan MP3EI sudah dibentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi.
"Dari sisi penyampaian materi debat, memang cawapres Hatta tampak meyakinkan, tetapi implementasi apa yang sudah dikerjakan selama duduk di Kabinet tidak tampak," ujarnya.
"Hatta tahu bagaimana kondisi APBN saat ini, terus menerus defisit. Dia tidak menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan anggaran sebesar itu. Saat ini saja di APBN 2014 terjadi pemotongan anggaran di sejumlah sektor kegiatan," kata Nusyirwan melalui siaran pers, Minggu (29/6/2014) malam.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengkritik Hatta yang menggembar-gemborkan kinerjanya sebagai mMenteri, saat debat kandidat. "Hatta tidak bisa mengklaim Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan kerja bersama menjadi hasil kerja individu," jelas Nusyirwan.
Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, dalam melaksanakan MP3EI sudah dibentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi.
"Dari sisi penyampaian materi debat, memang cawapres Hatta tampak meyakinkan, tetapi implementasi apa yang sudah dikerjakan selama duduk di Kabinet tidak tampak," ujarnya.
@ Ichsan Blog's
0 komentar:
Posting Komentar